Wagub Papua Tengah: Rakorda dukcapil se-Tanah Papua fokus bahas pendataan OAP

Nabire, Jubi – Wakil Gubernur atau wagub Provinsi Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si mengatakan rapat koordinasi daerah kependudukan dan catatan sipil atau rakorda dukcapil se-Tanah Papua fokus membahas pendataan orang asli Papua (OAP).
Rakorda ini digelar di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Kamis (31/7/2025).

Tema rakorda dukcapil se-Tanah Papua yang baru pertama kali digelar itu adalah “Percepatan Pendataan dan Penginputan Database Orang Asli Papua Serta Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Tanah Papua.”

Rakorda dukcapil Se-Tanah Papua 2025,  diselenggarakan oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, sebagai tuan rumah atas nama Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua Tengah.

Wagub Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si mengatakan, sebagai tuan rumah, Pemprov Papua Tengah menyambut baik penyelenggaraan rakorda dukcapil se-Tanah Papua itu

“Berdasarkan tema, setidaknya ada dua hal yang menjadi fokus kita dalam pelaksanaan rakorda dukcapil se-Tanah Papua kali ini. Kita mau percepatan pendataan dan penginputan data base orang asli Papua,” kata Deinas Geley saat pembukaan rakorda.Wagub Geley mengatakan, pendataan orang asli Papua sangat penting  agar tersedia data akurat sebagai dasar kebijakan serta penentuan alokasi dana Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Selain itu, data orang asli Papua sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua, agar dapat berjalan adil, inklusif, berkelanjutan, dan melindungi hak-hak-hak orang asli Papua.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri telah meluncurkan aplikasi SIAK Plus untuk pendataan orang asli Papua secara detail. Karena itu, penting juga untuk segera menyepakati klasifikasi orang asli Papua sesuai Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 melalui Majelis Rakyat Papua atau MRP se-Tanah Papua,” ujarnya.

Wagub Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos., M.Si mengungkapkan data orang asli Papua di setiap Provinsi di Tanah Papua yang telah terinput pada sistem, pertanggal 28 Juli 2025 adalah Provinsi Papua Tengah 526.410 jiwa orang asli Papua atau 51,35 persen, Provinsi Papua Barat 294.436 jiwa orang asli Papua atau 50,01 persen.

Provinsi Papua 269.693 jiwa orang asli Papua atau 50,01 persen, Provinsi Papua Selatan 45.383 jiwa orang asli Papua atau 50,01 persen, Provinsi Papua Pegunungan 8.370 jiwa orang asli Papua atau 50,01 persen, dan Provinsi Papua Barat Daya 25.703 jiwa orang asli Papua atau 50,01 persen.

Berdasarkan data itu, akumulasi orang asli Papua di kabupaten dan kota pada enam provinsi di Tanah Papua 1.169.995 jiwa.

Wagub Papua Tengah mengatakan, pencatatan dan penginputan data orang asli Papua di Tanah Papua, masih perlu ditingkatkan melalui kerja sama seluruh pihak terkait.

Sebab, data yang valid dan terintegrasi sangat penting sebagai dasar kebijakan afirmatif untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dalam berbagai bidang.

Untuk itu menurut Wagub Geley, digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) di Tanah Papua menjadi bagian penting dari transformasi layanan publik menuju era digital.

Namin tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan jaringan internet, kondisi sosial masyarakat, dan faktor keamanan. Situasi membuat pencapaian dokumen adminduk di Tanah Papua masih rendah dibandingkan provinsi lain.

Karena itulah diperlukan sinergi semua pihak untuk mempercepat pendataan, pemanfaatan teknologi digital, dan pemerataan akses layanan.

“Dinas Dukcapil diharapkan terus berkomitmen memberikan layanan yang inklusif melalui upaya jemput bola, termasuk di daerah pesisir dan terpencil, demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas bagi seluruh warga di Tanah Papua,” ujar Wagub Geley.

Wakil Gubernur Papua Tengah, mengajak seluruh peserta rakorda dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dengan harapan rakorda ini bisa dijadikan sebagai langkah konkret, dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat di Tanah Papua. (*)

sumber :