Dirjen Zudan: Penerapan Identitas Kependudukan Digital Bertahap dan Terukur

Surabaya – Soal penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga disinggung oleh Dirjen Zudan Arif Fakrulloh pada Rapat Koordinasi Forum Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Jawa Timur Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (27/1/2023).

“Kemampuan pundak saya memanggul Dukcapil tidak sekuat yang orang bayangkan. Makanya untuk penerapan Identitas Kependudukan Dukcapil saya tidak ingin kencang-kencang. Pertama pegawai Dukcapil dulu, terus berlanjut ke ASN. Kalau sehari ada sejuta orang registrasi IKD bisa jebol data centre kita,” ujarnya tidak main-main.

Dirjen Zudan mengungkapkan, data center Dukcapil seluruh peralatannya buatan tahun 2011 ketika angka perekaman KTP_el masih nol. “Sekarang kita mengelola perekaman lebih dari 200 juta penduduk. Untuk server pemanfaatan data juga begitu. Sejak 2013 ketika baru 10 lembaga yang kerja sama. Sekarang sudah 5.368 lembaga yang kerjasama pemanfaatan data Dukcapil. Dari 10 ke 5000 dengan alat yang sama,” ungkapnya terus terang.

Zudan membuat perumpamaan seperti jalan tol. “Ketika yang menikmati 10, ya pasti lancar. Tapi kalo 5000 kendaraan menggunakan jalan tol itu, terbayang bagaimana keadaan di pintu tol nya. Itulah kondisi kita, tapi kita tidak bisa berhenti. Maka saya mengelola dengan cara meningkatkan kualitas.”

Zudan juga mengungkapkan kenapa sistem SIAK kita mati hari Rabu (18/1/2023) dan Kamis (19/2/2023). “Karena maintenance. Server kita menjadi lebih lambat loadingnya dari yang lalu.”

Selain itu, lantaran ada perubahan kode wilayah karena ada pemekaran desa, kabupaten, dan provinsi. Menurut Zudan, pemekaran desa/kelurahan itu yang paling rumit. Sebab, ada 5.000 pemekaran desa. Rumit, karena di bawah desa tidak ada kode wilayah. Jadi ADB (administrator database) harus memasukkan data desa satu persatu.

“Belum lagi harus menghubungi ADB dari daerah bersangkutan, dusun ini pindah ke desa mana? Sementara di database kependudukan tidak penduduk semua punya alamat hingga RT/RW.”

Itu sebabnya, Dirjen Zudan ingin mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, agar struktur di bawah desa diberikan kode wilayah. “Ini bagian dari peningkatan kualitas layanan adminduk. Sebab kalau dicari tidak ketemu datanya pasti layanan dokumen kependudukan tidak bisa selesai Same Day,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. Dukcapil

Sumber : Dirjen Zudan: Penerapan Identitas Kependudukan Digital Bertahap dan Terukur - Jatim Institute