Papuanewsonline.com, Mimika — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi lurah, kepala kampung, serta petugas makam di Kabupaten Mimika, Kamis (18/6/2026).

Bupati Mimika yang diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum, Herry Onawame, mengatakan bahwa dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan dokumen pencatatan sipil lainnya merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam memperoleh berbagai layanan publik.

“Dokumen kependudukan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan hak dasar warga negara yang menjadi pintu masuk untuk memperoleh berbagai layanan, mulai dari  pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pelayanan perbankan, hingga berbagai program pembangunan pemerintah,” ujar Herry.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah distrik maupun kampung-kampung yang sulit dijangkau.

Melalui kegiatan sosialisasi tersebut, para peserta diharapkan dapat memahami berbagai kebijakan, regulasi, prosedur, serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat ini terus dikembangkan.

Herry juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, seperti kepala distrik, lurah, kepala kampung, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk aktif memberikan edukasi kepada warga agar segera mengurus dokumen kependudukannya serta melaporkan setiap peristiwa penting secara tepat waktu.

“Data kependudukan yang akurat menjadi dasar yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Dengan data yang valid, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran, mengalokasikan anggaran secara efektif, serta memastikan seluruh program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan jajaran penyelenggara pelayanan administrasi kependudukan untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi dan tanpa pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Dalam menghadapi transformasi pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong Dinas Dukcapil untuk terus melakukan inovasi pelayanan berbasis digital guna mempermudah masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan, kita dapat mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang tertib, akurat, modern, dan mampu mendukung pembangunan Kabupaten Mimika yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” tutupnya.

 

Penulis: Bim

Editor: GF