Mimika, Antarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), memperoleh hak administrasi kependudukan secara merata sekaligus memastikan data kependudukan yang dimiliki pemerintah benar-benar valid dan akurat.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo, S.STP., M.Si., yang saat ini juga dipercaya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika, dalam wawancaranya kepada awak media usai apel pagi di Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (18/05/2026).

Dalam keterangannya, Slamet menegaskan bahwa pelayanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil akan terus dilakukan meski dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrem dan kondisi geografis yang tidak mudah.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu tim Disdukcapil baru saja kembali dari wilayah pesisir untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan secara langsung kepada masyarakat.

“Dua minggu lalu kami baru kembali dari wilayah pesisir. Memang kondisi laut saat itu cukup bergelombang sehingga sedikit menghambat perjalanan kami. Tetapi begitu kondisi cuaca membaik, pelayanan akan terus kami lanjutkan,” ujar Slamet.

Menurutnya, pelayanan jemput bola merupakan langkah penting yang terus diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Mimika mengingat luas wilayah dan sulitnya akses transportasi yang masih menjadi kendala utama masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Karena itu, Disdukcapil Mimika memilih turun langsung ke kampung-kampung pesisir maupun pegunungan agar masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar atau menempuh perjalanan panjang hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Kami ingin memastikan masyarakat benar-benar terlayani. Jangan sampai masyarakat dipaksa mencari layanan sendiri dengan kondisi akses yang jauh dan sulit. Pemerintah harus hadir mendekati masyarakat,” tegasnya.

Slamet menjelaskan, penyisiran pelayanan ke wilayah pesisir dan pegunungan tidak hanya bertujuan melakukan perekaman data administrasi kependudukan, tetapi juga untuk memastikan database masyarakat yang dimiliki pemerintah daerah benar-benar akurat.

Menurutnya, validitas data kependudukan sangat penting karena menjadi dasar dalam berbagai kebijakan pemerintah, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, penyaluran bantuan sosial, hingga kebijakan afirmasi bagi Orang Asli Papua.

“Kenapa kami terus melakukan penyisiran di wilayah pesisir dan pegunungan? Karena mayoritas masyarakat di sana adalah saudara-saudara kita Orang Asli Papua. Kami ingin memastikan database masyarakat valid dan akurat sehingga bisa digunakan untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, termasuk kebijakan afirmasi,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak ingin ada masyarakat yang kehilangan hak pelayanan hanya karena belum memiliki dokumen kependudukan atau karena data yang dimiliki belum terbarui dengan baik.

Untuk itu, Disdukcapil Mimika kini meningkatkan intensitas pelayanan lapangan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pelayanan di wilayah pesisir hanya dilakukan satu kali dalam setahun, maka mulai tahun 2026 pelayanan akan dilakukan dua kali dalam setahun atau setiap semester.

“Tahun ini kami sudah merencanakan pelayanan ke beberapa wilayah seperti Singa, Arwanop, dan Jila. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Kalau cuaca memungkinkan tentu kami akan terus jalan,” ujarnya.

Ia mengatakan kondisi alam di Mimika memang menjadi tantangan tersendiri, baik di wilayah pesisir maupun pegunungan. Untuk wilayah laut, faktor gelombang dan cuaca menjadi perhatian utama, sementara di wilayah pegunungan tim harus mempertimbangkan kondisi cuaca ekstrem yang sewaktu-waktu dapat berubah.

“Kalau di gunung tentu tantangannya berbeda lagi. Selain cuaca, kondisi perjalanan juga harus diperhatikan. Tetapi semuanya sudah kami rencanakan dan pelayanan tetap berjalan seperti biasa,” jelasnya.

Slamet juga mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat dalam melakukan perekaman dan pengurusan administrasi kependudukan sejauh ini sangat tinggi. Hal tersebut terlihat setiap kali tim Disdukcapil turun langsung ke lapangan.

Menurutnya, masyarakat bahkan rela datang dari berbagai kampung dan menunggu hingga pelayanan selesai dilakukan.

“Kesadaran masyarakat sebenarnya sangat tinggi. Setiap kali kami turun ke pesisir maupun pegunungan, pelayanan bisa berlangsung dari pagi sampai malam karena masyarakat terus datang. Jadi respon masyarakat sangat baik,” ungkapnya.

Ia menilai tingginya partisipasi masyarakat menjadi bukti bahwa administrasi kependudukan kini semakin dipahami sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, pihaknya terus berupaya memperluas akses pelayanan agar masyarakat lebih mudah memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke pusat kota Timika.

Selain pelayanan langsung melalui tim jemput bola, Disdukcapil Mimika juga telah membuka sejumlah titik pelayanan di wilayah strategis pesisir yang dapat dimanfaatkan masyarakat saat singgah atau melakukan perjalanan.

Slamet menjelaskan masyarakat dari wilayah pesisir barat seperti Amar dan Kapiraya dapat memperoleh pelayanan di Kokonao. Sementara masyarakat dari wilayah pesisir timur dapat memanfaatkan pelayanan di Atuka.

“Kalau masyarakat singgah atau transit di Kokonao maupun Atuka, mereka bisa langsung mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di sana,” katanya.

Menurutnya, pelayanan di titik-titik tersebut saat ini berjalan cukup baik karena telah terintegrasi dengan fasilitas kesehatan atau puskesmas setempat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

“Pelayanan di sana sudah terkolaborasi dengan puskesmas sehingga pelayanannya lebih maksimal,” ujarnya.

Sementara untuk wilayah pegunungan, khususnya Distrik Tembagapura, Disdukcapil Mimika saat ini masih menunggu pembangunan kantor distrik agar pelayanan administrasi kependudukan dapat ditempatkan secara permanen.

Ia mengungkapkan sebelumnya pernah ada pelayanan di wilayah tersebut, namun sudah tidak berjalan dalam beberapa tahun terakhir karena keterbatasan fasilitas.

“Kami berharap pembangunan kantor distrik Tembagapura bisa segera terealisasi. Kalau sudah ada fasilitasnya tentu layanan administrasi kependudukan akan kami tempatkan di sana,” katanya.

Slamet menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan bukan sekadar urusan dokumen semata, tetapi menjadi fondasi utama dalam pembangunan daerah dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Karena itu, Disdukcapil Mimika akan terus berupaya memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil, tetap mendapatkan pelayanan yang sama dan merata.

“Data kependudukan ini adalah dasar dari semua pelayanan pemerintah. Jadi kami akan terus bekerja semaksimal mungkin agar seluruh masyarakat bisa terdata dengan baik,” tutupnya.